Kesadaran Pluralisme: Menuju Indonesia Maju Dan Beradab

0
489
Ilustrasi (A. Ilham Badawi - Tim Kreatif LTN NU Sulsel)

Bangsa Indonesia ialah bangsa yang majemuk, heterogen dan beragam. Keberagaman yang dimiliki baik suku (ethnicity), agama (religion), ras (race) dan antar golongan (inter-group relation) yang sering disederhanakan dengan akronim SARA. Karena keanekaragaman yang dimiliki, sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetap satu jua”. Semboyan ini diprakarsai oleh Mpu Tantular sebagai kunci kejayaan kerajaan Majapahit yang menyatukan Nusantara pada masa zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kesadaran akan keberagaman pada masa itu merupakan fakta historis dari suatu efektifitas pluralisme yang pernah ada.

Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya ditelaah terlebih dahulu arti dari pluralisme itu sendiri. Andreas A. Yewangoe mengatakan dalam Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi (2009) bahwa pluralisme berasal dari akar kata Latin, plus, pluris, yang secara harfiah berarti lebih dari satu. Dalam pengertian filosofisnya, pluralisme adalah paham atau ajaran yang mengacu kepada adanya kenyataan yang lebih dari satu (individu). Dengan demikian, secara mendasar pemutlakan tidaklah tepat, baik dalam pemikiran maupun dalam sikap, sehingga senantiasa harus disadari bahwa tidak mungkin kenyataan yang mahakaya ini direduksi hanya menjadi satu-satunya kenyataan. Setiap individu misalnya mempunyai keunikan, baik dalam cara berpikir, berpersepsi, maupun bertindak, sehingga memutlakkan merupakan suatu pemerkosaan terhadap hak hak individu yang bersangkutan.

Berangkat dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat pluralis dengan berbagai keberagaman seperti yang telah disebutkan pada bagian awal yang tidak dapat disangkal dan mesti diterima dalam bingkai kesadaran (consciousness) berbangsa, beragama dan bernegara sebagai suatu kenyataan yang mutlak (sunatullah). Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi peradaban baru (new civilization) di muka bumi dengan aneka ragam sumber daya (resources) yang ada.

Sementara itu, Abdullahi Ahmed An-Na’im menjelaskan arti pluralisme disandingkan dengan arti keragaman dalam Islam dan Negara Sekuler : Menegosiasikan Masa Depan Syariah (2007) bahwa “Keragaman (diversity) adalah perbedaan dalam persoalan agama, etnik, dan data demografis lainnya, sedangkan pluralisme (pluralism) adalah sistem nilai, sikap, institusi, dan proses yang bisa menterjemahkan realitas keragaman itu menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, keragaman adalah sesuatu yang empiris, sedangkan pluralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi proses negosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa berusaha memusnahkan salah satu atau sebagian dari keragaman itu. Dengan demikian, Kesadaran akan pluralisme akan membuka ruang untuk berdialog dan berdiskusi atas kenyataan empiris di suatu wilayah dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa ada diskriminasi sosial antar entitas tertentu.

Salah satu pemicu konflik sosial di Indonesia ialah gagal paham (misunderstanding) tehadap pluralisme dan lemahnya nilai (value) atau sikap plural yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul atas asas perbedaan, konflik sosial yang biasa terjadi yaitu pertikaian antar etnis, suku dan agama, aksi terorisme dan radikalisme, aksi perundungan (bullying) dan aksi persekusi. Sebagai contoh tragedi Sampit yang merupakan konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura, tragedi Maluku yang merupakan konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama antara kelompok Islam dan Kristen yang menelan ribuan korban jiwa dan kasus perundungan (bullying) yang sangat viral di media sosial (social media) belakangan ini yaitu aksi bullying yang dilakukan oleh Ferdian Paleka dan rekannya terhadap kelompok waria (transgender) dan anak kecil. Semua konflik sosial tersebut tentu saja menggangu stabilitas negara dan merupakan sebuah catatan luka bagi bangsa Indonesia. Apakah hal seperti ini akan terus dibiarkan? Tentu saja  tidak.

Masyarakat Indonesia yang sangat pluralis ini perlu belajar dari negara maju sebagai pembelajaran agar tidak terjadi konflik sosial atas kemajemukan SARA yang berdampak negatif untuk kemajuan bangsa ini, sebut saja Inggris, yaitu negara industri yang dijuluki dengan sebutan The black country. Negara maju ini memiliki efektitifitas kesadaran pluralismenya sangat tinggi sehingga kelompok minoritas dalam hal ini muslim masih dihargai dan dihormati hak kemanusiaanya. Tidak boleh ada lagi diskriminasi di antara pemeluk agama lain sekalipun kelompok minoritas.

Berbicara tentang pluralisme di Indonesia, tidak lepas dari dua tokoh besar sekaligus ulama sebagai panutan berbangsa dan beragama, yakni KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gusdur dan KH. Nurcholish Madjid dengan gagasan-gagasan pluralismenya. Gusdur yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia ke-IV ini adalah sosok pemimpin egaliteryang senantiasa menyerukan dan mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan serta pembela atas kaum minoritas yang mengalami intimidasi dan diskriminasi.

Kesadaran Gus Dur akan pluralisme tercerminkan dengan memberikan  pengakuan atas keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia saat beliau menjabat sebagai presiden. Kelompok Tionghoa ini dapat bertahan dan hidup dengan harmonis sampai saat ini. Kelompok Tionghoa mendapat kebebasan atas agamanya tanpa ada pelarangan ritual agama yang pernah terjadi pada zaman Soeharto. Salah satu ungkapan Gusdur yang sangat pluralis dalam Koleksi Humor Gusdur (2010) ialah “Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa lakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu.”.

Kesadaran pluralisme juga akan menghantarkan manusia pada suatu tatanan masyarakat yang demokratis, adil dan beradab (Civil Socity) sesuai dengan asas-asas atau nilia-nilai (values) yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah dijadikan sebagai pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh founding fathers bangsa Indonesia.

Seperti yang sering dikatakan oleh Nurcholish Madjid atau yang familiardengan sebutan Cak Nur dalam Islam, Pluralisme dan Toleransi (2012) bahwa “Paham pluralisme adalah bagian amat penting dari tatanan masyarakat maju. Dalam paham inilah dipertaruhkan, antara lain, sehatnya demokrasi, keterbukaan, dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati”. Dengan demikian, kesadaran pluralisme bukan berarti sekedar mengetahui esensi dan substansi dari keberagaman itu semata, namun juga mengekspresikan dari pada pluralisme itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Kesadaran pluralisme secara tidak langsung dapat sebagai counter attack untuk meredam gerakan atau paham intoleran, separatis dan radical, di mana gerakan yang menempuh jalan kekerasan sebagai suatu solusi dalam mencapai cita-cita atau keinginan baik  itu keinginan individu maupun kelompok tertentu. Gerakan ini tidak akan terjadi jika nilai-nilai  pluralisme yang mana sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia atau biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia (human right) dapat disadari secara bersama.

PW NU SULSEL

Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tahun 2019, Presiden terpilih, Joko Widodo mengusung visi ”Sumber Daya Unggul, Indonesia Maju”. Ini merupakan konsep besar (big concept) untuk Indonesia di masa mendatang. Secara formal, konsep ini merupakan tugas dan tanggung jawab besar bagi kepemerintahan Jokowi yang saya sebutkan sebagai Era Jokowi Milenial, Namun secara moral, ini merupakan tanggung jawab masyarakat Indonesia yang merupakan komponen utama bagi bangsa ini. Konsep ini bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia memiliki sumber daya (resources) yang potensial, baik dari sumber daya alam (natural resources) maupun sumber daya manusia (human resources). Namun, konsep ini akan menjadi wacana belaka jika tidak dipicu dengan kesadaran pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, untuk mewujudkan konsep “Sumber Daya Unggul, Indonesia Maju”, salah satu point penting yang mesti direvitalisasi adalah kesadaran pluralisme atas bangsa ini. Kesadaran pluralisme akan malahirkan sebuah sistem atau tatanan masyarakat yang damai, demokratis, toleran dan tentunya sebagai counter attack untuk tindakan kriminalisasi, terorisme, radikalisme dan tindakan non kemanusiaan lainnya untuk menuju Indonesia maju dan beradab.

Azmin Khaidar, Pengurus DPD KNPI Kepulauan Selayar

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here