Merangsang Demokrasi Yang Jalan di Tempat

0
443
Logo Harlah Lapar ke-21 (dok. Lapar Sulsel)

Catatan Untuk Ulang Tahun Ke-21 Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sul-sel

Reformasi  berjalan kurang lebih dua dekade. Selama itu pula demokrasi di Indonesia dianggap berada dalam masa transisi.  Telah berlarut-larut demokrasi kita ini berjalan di tempat. Dalam beberapa hal, demikian kata Edward Aspinal (2018) maupun Tom Powel (2018), demokrasi kita malah berjalan mundur. Setidaknya hal ini dapat kita saksikan pada mundurnya kebebasan berpendapat, maraknya razia buku,  meruaknya ujaran kebencian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan belum terpenuhinya hak-hak sipil warga dengan baik.

Tentu saja tidak semua hal dalam demokrasi di Indonesia berjalan mundur. Salah satunya, adalah tingginya partisipasi rakyat dalam politik elektoral. Jika merujuk pada pandangan Alain de Benoist (2011), dalam demokrasi, yang paling penting memang bukan sejauh mana kebebasan dan persamaan, tetapi ukuran tertingginya adalah partisipasi. 

Dalam pemilu 2019 misalnya, KPU mensinyalir sekitar 81 % partisipasi pemilih.  Angka partisipasi yang cukup tinggi. Kendati demikian, dalam hal partisipasi ini juga masih ada catatan. Misalnya; Apakah tingginya partisipasi, betul murni karena kesadaran rakyat, bukan keberhasilan mobilisasi politik dengan cara-cara yang tidak patut?

Transisi demokrasi yang berjalan di tempat ini, nyaris seumuran dengan hadirnya Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi-Selatan. Hari ini, 17 April, tepat 21 tahun yang lalu, lembaga ini didirikan oleh para aktivis yang berlatar belakang anak muda Nahdlatul Ulama (NU).  

Khittah berdirinya lembaga ini adalah membela kelompok yang tertindas, disingkirkan dan dilaparkan. Karena itu pulalah, nama lembaga ini bernama LAPAR. Nama yang terkesan eksentrik. Berulang kali kata LAPAR ini dipertanyakan oleh beberapa tokoh. Konon ada nuansa sangar dalam akronim itu.

Dalam satu acara workshop di penghujung  2015, salah seorang peserta yang juga salah satu ulama di Sulawesi Selatan tiba-tiba memberi komentar terhadap nama LAPAR.  Kurang lebih, tokoh agama tersebut bilang begini:

“Ketika saya menerima surat untuk acara workshop ini, awalnya saya tercenung.  Yang mengundang kok namanya LAPAR ya? Lembaga macam apa ini, namanya aneh betul. Awalnya saya ragu untuk datang, tetapi akhirnya justru penasaran dengan nama lembaga ini, saya pun memutuskan hadir.”  Lalu ulama karismatik ini, dengan setengah berkelakar, melanjutkan kalimatnya dengan bertanya; “Tidak bisakah nama LAPAR ini diganti? Seram rasanya !”

Hadirin di forum itu terdiam beberapa jenak, seakan terkesima dengan pertanyaan itu. Tetapi Aswan Achsa, pendiri dan Direktur  LAPAR saat itu , menjawab; “Repot Pak Kiai kalau ganti nama, sebab itu artinya kami harus memotong kambing lagi.” Byarr….forum yang tadinya sedikit terpukau dengan komentar tokoh agama ini, pecah menjadi tawa. 

Ulama kita ini ikut tertawa dan rupanya ia tidak sungguh-sungguh meminta nama LAPAR diubah. Nama LAPAR pun sejak berdiri hingga hari tetap menghiasi papan nama dari sebuah kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di jalan Toddopuli-Makassar. Di atas namanya ada gambar merpati hitam yang sedang mengepakkan sayapnya. Harapannya dari LAPAR meruak perdamaian dan kedamaian untuk semua.

Dua Dekade Menguatkan Demokrasi

Untuk memenuhi komitmen pembelaan terhadap kaum lemah itu, salah satu hal yang menjadi misi LAPAR adalah ikut terlibat dalam proses demokratisasi.  Pilihannya bukan ikut meramaikan diskursus demokrasi dengan mengajukan berbagai teori atau konsep, tetapi terjun langsung mendampingi kaum marginal mendapatkan hak-hak sipilnya.  

PW NU SULSEL

LAPAR tidak memilih, sebagaimana istilah Arief Budiman, menjadi intelektual yang berumah di atas angin. Sibuk berkutat dengan teori demokrasi di kamar dan tidak turun bergulat secara sosial. Tentu saja bergelut dengan teori dan konsep bukan tidak penting, tapi para aktivis LAPAR merasa bukan maqamnya.  Kata Ibnu Atha’illah dalam Al Hikam:

“Iraadatukat tajrida ma’a iqaamatillahi iyyaka fil asbaabi minasy syahwatil khafiyyati, wa iraadatukal asbaaba ma’a iqamaatillahi iyyaka fi tajriidi inhithaathun anil himmatil aliyyati.”  (Kehendakmu mengisolir diri, sementara Tuhan menempatkanmu pada maqam yang harus terjun dalam dunia sosial adalah sebentuk syahwat dan nafsu yang tersembunyi, sebaliknya ikut-ikutan turun berjibaku dalam kehidupan sosial padahal Tuhan memberimu maqam sebagai orang yang harus menyepi di kamar, adalah kemerosotan kelas).  

Dalam proses menguatkan Demokrasi inilah LAPAR ikut serta mendampingi kaum miskin kota, mengadvokasi hak-hak petani, terlibat dalam pembelaan terhadap kelompok agama minoritas dan menjadi pendamping komunitas lokal yang sering kali disesatkan.  Dalam titimangsa 2003-2007, LAPAR mendampingi Ahmadiyah, komunitas Tanah Toa Kajang, Bissu, Tolotang, Karampuang, Cerekang dan Cikoang.  Di luar itu, LAPAR pun ikut aktif mengampanyekan isu-isu toleransi dan multikulturalisme.

Karena kerja-kerja LAPAR yang mendampingi kelompok yang selama ini dipinggirkan dan malah ada yang disesatkan, para aktivis LAPAR-pun terseret-seret ikut dianggap menyimpang. Padahal sebagian besar aktivisnya berasal dari pesantren dan yang pasti mereka adalah anak-anak muda NU.  Pembelaan terhadap kelompok yang dianggap sesat  dan sering kali sangat kritis terhadap diskursus atau gerakan keagamaan yang eksklusif, membuat LAPAR berkali-kali terbentur batu karang. Intimidasi, diluruk beramai-ramai atau dilaporkan, menjadi warna dalam hidupnya. 

Pada tahun 2008, LAPAR secara spesifik mengambil bagian dari penguatan Demokrasi secara lebih formal. Bekerja sama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), LAPAR membentuk sekolah-sekolah Demokrasi yang ditujukan pada kalangan Lembaga Sipil, partai politik, birokrasi dan pengusaha. Keempat stake holder tersebut dianggap sebagai empat pilar yang bisa menguatkan demokrasi, setidaknya di tingkat lokal.  Sekolah Demokrasi ini dikembangkan di tiga kabupaten, yakni Jeneponto, Pangkep dan Gowa.

Kerja-kerja LAPAR ini dalam menguatkan demokrasi ini tentu saja sangat kecil dibanding dengan problem demokrasi yang berjalan di tempat itu. Tetapi setidaknya dengan keterlibatan LAPAR dalam menguatkan demokrasi di tingkat lokal, dapat merangsang tumbuhnya demokrasi yang lebih sehat. Memang belum tentu dapat mengubah wajah demokrasi kita, tetapi jika sudah memberi rangsangan, itu sudah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.

Dalam usianya yang ke-21 tahun ini, LAPAR telah berada pada zaman yang sedikit berbeda dengan awal-awal kemunculannya. Kini LAPAR berada dalam era industri teknologi informasi yang berkembang demikian pesat. Dalam era ini, demokrasi yang diharapkan tumbuh semakin baik, malah sebagaimana dituturkan pada awal tulisan, masih berjalan di tempat. Revolusi industri teknologi informasi melahirkan informasi yang banal dan cenderung lebih banyak berbau ujaran kebencian.

Generasi ketiga LAPAR saat ini yang kebanyakan generasi milenial, tidak ada pilihan lain kecuali ikut mewarnai demokratisasi melalui teknologi informasi.  Gerakan Demokrasi harus digemakan dalam ruang-ruang yang diminati oleh kaum milenial. Melalui gerakan Demokrasi Virtual ini, diharapkan akan muncul civic virtue (kebajikan sipil), setidaknya,  di dunia online.  Generasi LAPAR saat ini tentu lebih paham soal ini, karena ini adalah dunianya.

Namun berkutat dengan gerakan demokrasi dalam dunia virtual, tidak berarti LAPAR melupakan komunitas-komunitas yang selama ini didampingi. Kaum miskin kota, komunitas lokal, kelompok minoritas agama dan petani, adalah tempat pergulatan awal dari LAPAR.  Terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai warga sipil adalah salah satu perwujudan demokrasi yang lebih sehat.  

Dalam hal ini saya berbeda dengan A.de Binoist, demokrasi yang baik tidak bisa hanya dilihat dengan tingginya partisipasi warga, tetapi demokrasi yang baik adalah yang mampu memenuhi keadilan dan hak-hak dasar dari warganya.  Saya kira para aktivis LAPAR dari generasi pertama sampai yang ketiga ini paham betul dengan qaedah ushul: “Tasaruful imam ala arraiyah manutun bil maslahah” (Kewajiban seorang pemimpin (satu sistem) adalah membawa kemaslahatan pada rakyatnya.”

Semoga dengan terpenuhinya hak-hak warga tersebut, demokrasi tidak lama berkubang dalam masa transisinya. Demokrasi harus terus bergerak dan tumbuh menjadi lebih baik. Sebab seburuk-buruknya demokrasi, masihlah lebih baik dibanding dengan sistem lainnya. “Democracy is the worst form of government except from all the others. Begitu kata Winston Churchill. Tugas lembaga semacam LAPAR adalah terus merangsangnya tumbuh lebih baik.  Akhirnya selamat ulang tahun yang ke-21 Si Burung Merpati Hitam dari Toddopuli, Panjang Umur Lapar-mu….eh..perjuanganmu….!

Syamsurijal Ad’han, Ketua LTN NU Sulawesi Selatan

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here