Mimpi Buruk Covid-19 dan Urgensi Kesadaran Kolektif

0
354
Ilustrasi (Tribun Jatim)

Kepanikan samar-samar muncul di tengah masyarakat pasca Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi dua penderita pertama infeksi virus Corona baru pada 2 Maret 2020. Panic buying terjadi di beberapa wilayah, warga diam-diam menimbun sembako. Bahkan seorang seleb medsos memamerkan struk belanja yang teramat panjang. Masker menjadi barang langka. Kalaupun tersedia, itu dengan harga yang tidak masuk akal. Di tengah kecemasan, ternyata banyak juga yang kehilangan nurani, mulai dari pelapak online, penjual dadakan, hingga sekelas perusahaan daerah yang notabene milik negara. 

Kanal pemberitaan jejal dengan wabah ini. Media arus utama, media semenjana, hingga situs clickbait menjadikannya pundi-pundi penghasil duit. Alih-alih memperhatikan tanggung jawab sebagai jurnalis, mereka malah menyebar teror kepanikan dan memupuk subur skeptisme di tengah-tengah pembaca.

Panggung politik tanah air juga tidak kalah riuh. Tumpang tindih antara kewenangan pusat dengan kepala daerah dilakonkan dengan apik, hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil alih podium secara simbolis, sambil mempertegas bahwa tidak seorang kepala daerah pun yang boleh bertindak layaknya presiden wanna be.

Pada akhirnya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada segenap Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengeluarkan kebijakan, yakni proses belajar dari rumah bagi siswa dan mahasiswa, kebijakan untuk ASN bekerja dari rumah, dan penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Instruksi ini dimaksudkan untuk mengurangi interaksi masyarakat, dengan harapan memperlambat atau bahkan menghilangkan penularan wabah.

Instruksi tersebut bukanlah lip service Presiden. Dalam beberapa kesempatan unggahan laman resminya di Facebook dan Instagram, memperlihatkan beliau sedang melakukan teleconference sebagai pengganti rapat tatap muka. Bagi Jokowi urusan negara tidak boleh terhalangi pemberlakuan social distancing.

Selanjutnya, beberapa kepala daerah ikut mengeluarkan instruksi yang isinya antara lain meliburkan siswa, anjuran penyemprotan disinfektan, implementasi pola hidup sehat, pembatasan pelayanan publik, dan pembatasan perjalanan dinas pejabat pemerintah. Semua pemerintah daerah ingin memperlihatkan sinergi dengan pemerintah pusat menangani penyebaran virus.

Sampailah di mana implementasi instruksi-instruksi tadi di tingkat satuan kerja dan dinas yang ada di kabupaten/kota. Begitu nampak gamang, latah, dan tanpa kesiapan mitigasi. Bisa dibayangkan wabah yang tampak jauh di Hubei Tiongkok dan mungkin berakhir sebelum menjangkau kita, tiba tiba muncul memakan korban jiwa di Jakarta yang notabenenya pusat interaksi manusia di Indonesia.

Instruksi-instruksi bertumpuk dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota meminta untuk segera dieksekusi tanpa identifikasi bencana yang memadai. Apa itu Covid-19, bagaimana gejalanya, bagaimana metode penularannya, dan bagaimana penanganan awalnya? Jawaban-jawaban tadi belumlah tersampaikan kepada eksekutor kebijakan (juga diperparah dengan merebaknya disinformasi dan hoaks) – tiba-tiba mereka harus melakukan tindakan nyata di lapangan.

Maka kita disuguhkan dengan akrobat menggelikan petugas kesehatan yang menggunakan jas hujan saat memindahkan pasien terkait corona, penyemprotan disinfektan “racikan” yang tidak pernah diuji efektivitasnya, petugas yang mengecek suhu tubuh dengan alat pelindung ala kadarnya, kesalahan menggunakan alat ukur suhu badan, hingga sidak rombongan pejabat dinas ke kerumunan pekerja urban.

Instruksi-instruksi berjubel tadi munggunakan bahasa cukup sederhana dan mudah dimengerti. Pemerintah menginginkan ada pembatasan interaksi, mengurangi aktivitas di luar, dan pembatasan kontak tatap muka langsung. Tapi entah apa yang membuat eksekusinya malah kontradiktif hingga bisa saja memperparah penyebaran wabah.

Gerak cepat edukasi, pengadaan kanal informasi, hingga mitigasi terkait penyebaran Covid-19 malah dikerjakan secara kolaboratif dan sukarela oleh kelompok warga (aktivis, praktisi kesehatan, hingga organisasi masyarakat sipil) di berbagai lokasi. Di sisi lain, desakan agar pemerintah segera mengambil keputusan kongkrit, jelas, dan signifikan semakin menguat. Media sosial jadi panggung warga untuk menyuarakan pemikirannya, demi bersama-sama menyintas dari pandemi global yang kita menyurutkan nyali.

PW NU SULSEL

Pandemi Covid-19 memang luar biasa. Dunia telah melewati wabah Sars, Mers, Flu Burung, hingga Ebola, tapi tidak ada yang menyebar separah Covid-19. Ratusan kota di berbagai belahan dunia resmi berstatus lockdown, ekonomi global melambat, hingga liga sepak bola dihentikan. Tak ayal, 179.111 manusia telah terinveksi dengan jumlah kematian 7.426 jiwa pertanggal 17 Maret. Bandingkan dengan Sars yang hanya menginveksi 8.069 orang dan merenggut 775 jiwa. Dengan skala penyebaran masif itu, kita belum pernah melakukan penanganan wabah serupa. Tidak ada sama sekali pengalaman mitigasi atau bahkan simulasi yang cukup dari pemerintah. Mungkin kita jauh lebih siap menangani bencana tsunami atau letusan gunung berapi yang memang sudah berulang dengan akrab.

Tanpa kesadaran kolektif kita sebagai sebuah bangsa, segala kebijakan pemerintah baik itu pemberlakuan social distancing, karantina, atau bahkan lockdown tidak akan berarti banyak menghambat penularan wabah. Kita dipertontonkan aksi plesiran warga Jakarta pasca pengumuman siswa diliburkan, konferensi partai politik tetap dihelat, hingga pelaksanaan Ijtimah Ulama Asia yang mendatangkan jamaah dari berbagai negara pandemi Covid-19. Ego kepentingan kita masih jauh lebih besar dari kesadaran akan keselamatan saudara sebangsa, atau bahkan keselamatan pribadi. Jangan sampai pengalamanlah yang membuat kita mengerti betapa hancurnya Indonesia bila penyebaran virus tidak dengan cepat ditangani.

Jika kita tidak ingin berakhir sperti model proyeksi Arridhana Ciptadi yang memperkirakan akan ada 76.276 jiwa yang terinveksi pertanggal 26 Maret 2020, ketegasan pemerintah di semua lini dalam mengimplementasikan kebijakannya sangat mutlak diperlukan, tentunya harus didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat yang menyisihkan ego individu hingga syahwat politik prematurnya.

Per 19 Maret 2020, presiden Jokowi mengeluarkan keputusan untuk tes massal sebagai deteksi dini kemungkinan indikasi seorang terpapar virus Corona. Pemerintah menggandeng rumah sakit (BUMN, Pemda, TNI-Polri, dan swasta), laboratorium independen, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Selain itu, akan diterbitkan pula protokol umum tes massal dan pengadaan rapid tes dalam jumlah banyak. Meski dirasa cukup telat, langkah ini sedikit menyegarkan kepanikan dan mengembalikan nyali bangsa ini untuk terus berikhtiar, berdoa, dan berserah pada Sang Pencipta. Amin.

Muhammad Rizal, Penggerak Komunitas Gusdurian Barru

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here